ESENSI TAMAN KOTA

Yzermanpark (Taman Ganesha)

 

Taman kota adalah salah satu unsur penting dalam konsep Kota Taman (Garden City), yaitu  sebagai ruang publik yang memiliki peranan utama dalam menyelaraskan pola kehidupan masyarakatnya (Tibbalds, 2002:1). Dalam sejarahnya Pemerintah Kota Bandung sejak jaman Belanda menyadari hal tersebut sehingga mendasari mereka untuk mendesain Bandung sebagai  kota Taman. Saat itu, Taman-taman kota di Bandung sengaja dibangun untuk mengantisipasi perkembangan pesat Bandung di masa depan yang memang sudah diperkirakan sejak itu.

 

Dalam perkembangannya, konsep kota taman di Bandung telah dilupakan, sehingga saat ini ketika Bandung telah berkembang pesat, banyak masyarakat mulai merasakan kurangnya ketersediaan ruang hijau yang nyaman dan memadai untuk melakukan aktifitas sosial. Di lain pihak, sebagian besar masyarakat  serta pemerintah kota cenderung kurang menaruh perhatian terhadap keberadaan taman kota. Padahal unsur taman (lahan hijau) dalam sebuah kota sangat berkaitan dengan kondisi kesehatan masyarakat secara fisik dan psikologis.

 

Saat ini, beberapa kota yang mengalami masalah sama di dunia mulai menerapkan kembali konsep Garden City dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih realistis dan pertimbangan lainnya.

 

Ruang Hijau dalam Kota

Kota merupakan wujud fisik yang dihasilkan oleh manusia dari waktu ke waktu yang bertungsi untuk mewadahi aktifitas hidup masyarakat kota yang kompleks dan luas. Pertumbuhan  fisik dan masyarakat  kota yang pesat  tentunya akan menimbulkan permasalahan bagi lingkungan perkotaan maupun sosial masyarakat kota. Salah satu permasalahan tersebut adalah keterbatasan kota untuk memenuhi ketertersediaan ruang-ruang hijau terbuka untuk mewadahi kebutuhanan masyarakat dalam melakukan aktifitas sekaligus untuk mengendalikan kenyamanan iklim mikro dan keserasian estetikanya. Dalam kenyataanya, masalah pemanfaatan lahan ini selalu terkait dengan permasalahan klise antara perebutan kepentingan antara sektor privat dan sektor publik; antara masyarakat strata atas, menengah dan bawah; serta antara kelompok kepentingan ekonomi serta pengambil kebijakan publik. Seringkali yang menjadi korban dalam perebutan kepentingan ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang harus tergeser kepentingan komersial yang lebih besar.

Saat ini, pemanfaatan  taman kota cenderung rnenyimpang dari fungsinya. Ditunjukan oleh adanya perubahan  aktifitas di dalam taman yang menunjukan kurangnya kesadaran masyarakat kota dalam memanfaatkan taman kota sebagai penyeimbang kehidupan kota. Padahal masyarakat modern membutuhkan lebih banyak ruang  kota yang sehat dan nyaman untuk beristirahat dan menyegarkan diri setelah menjalani pekerjaan rutin selain untuk berinteraksi dengan warga kota lainnya. Berbagai studi telah membuktikan bahwa volume taman serta lahan terbuka dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat suatu kota. Dari segi kesehatan, berdasarkan penelitian yang dilakukan U.S. Surgeon General pada tahun 1996, ditemukan bahwa masyarakat yang rutin melakukan aktifitas fisik dapat terhindar dari resiko kematian prematur; seperti penyakit jantung, hipertensi, kanker, diabetes, serta menguatkan otot, persendian, menjaga berat badan, dll.[1]  Untuk itulah masyarakat terdidik cenderung memilih lingkungan yang sehat dengan pertimbangan pengeluaran biaya kesehatan. Taman-taman kota juga dapat berperan sebagai agen pembangunan komunitas. Menjadikan setiap sisi kota sebagai lokasi yang nyaman untuk ditinggali, menyediakan lokasi rekreasi murah dan bersahabat bagi anak-anak muda, yang bisa diakses masyarakat dari berbagai strata. Akses terhadap taman-taman kota dan lahan rekreasi ini, memiliki keterkaitan erat dengan pengurangan aksi kriminal dan kenakalan remaja.[2]

Saat ini banyak anak-anak muda yang lebih memilih untuk berekreasi di dalam bangunan-bangunan mall atau bahkan di dalam dunia maya. Tentu saja pilihan ini memiliki aspek negatif, mulai dari aspek kesehatan psikologis, hingga keterbatasan akses. Ruang-ruang publik tersebut cenderung hanya bisa diakses oleh masyarakat dari golongan tertentu. Akibat dari polarisasi tersebut, masyarakat kota cenderung menjadi lebih individualis dan kurang peka secara sosial terhadap keberadaan golongan masyarakat yang lain. Akibatnya konflik-konflik antar masyarakat akan lebih banyak terjadi.

Ekses-ekses tersebut akan menjadi beban tersendiri bagi Pemerintah kota Bandung apabila terus abai  terhadap keberadaan taman kota sebagai unsur yang cukup berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi kota. Pemerintah-pemerintah kota di seluruh dunia yang mengalami permasalahan serupa dengan Bandung  mulai menerapkan kembali konsep Garden City yang dimodifikasi sesuai kebutuhan dan permasalahan yang ada saat ini.[3]  Hasilnya terbukti bahwa  masyarakat kota yang sehat akan mengurangi beban pemerintah dalam menanggung biaya jaminan kesehatan, keamanan, selain dapat menunjang produktifitas ekonomi kota. Selain itu  kenyamanan kota yang dipenuhi taman-taman juga bisa menjadi daya tarik bagi turis-turis untuk mengunjungi  Bandung.

Garden City

Inti dari dari konsep Garden City yang diusung pencetusnya, Ebenezer Howard  adalah keseimbangan antara pemukiman dan tempat kerja. Seperti dikatakan Howard dalam salah satu promosinya terhadap kota Welwyn yang dirancangnya, ‘It is not good to waste two hours daily in trains and buses and trams to and from the workshop, leaving no time nor energy for leisure or recreation. At Welwyn Garden City a man’s house will be near his work in a pure and healthy atmosphere. He will have time and energy after his work is done for leisure and recreation’.[4] Secara tidak langsung, Howard menekankan pentingnya sarana-sarana rekreasi dan istirahan untuk warga untuk menunjang produktifitas mereka. Untuk itu selain pengaturan jarak antara rumah dan tempat kerja, taman-taman kota mutlak diperlukan.

Beberapa ide dalam konsep Howard mungkin tidak cocok untuk diterapkan di masa modern, namun secara umum konsep tersebut berhasil dijadikan acuan bagi pembangunan beberapa kota modern di Dunia.  Konsep ini digunakan para perencana kota, contohnya dalam pembangunan perkotaan baru di Inggris pasca perang dunia kedua, antara lain Cumbernauld.

Malaysia turut menerapkan konsep ini, yaitu dalam perencanaan pembangunan kota Petaling Jaya dan Putrajaya. Putrajaya merupakan kota yang didesain sebagai pusat pemerintahan yang nyaman dengan banyak taman dan fasilitas lain. Dari total luas 4.581 hektar, 70% kawasan Putrajaya didesain sebagai lahan hijau dengan hanya menyisakan 30% untuk pembangunan fisik.

‘Garden City’ di Bandung

“Bandung sebagai kota kebun. Begitulah yang diketahui orang dan demikianlah adanya kalau kita berjalan-jalan di pinggiran sentrum Kota Bandung. Di mana tiap rumah mempunyai kebun kecil atau besar dan kita berkomentar : Bandung adalah kota yang bagus dan asri kebun-kebunnya.” Ujar seorang nyonya penghuni Bandung dalam sebuah surat yang dimuat majalah MooiBandoeng yang terbit tahun 1937.[5] Pernyataan sang nyonya merupakan gambaran nyata dari keadaan Bandung saat itu. Rumah-rumah berhalaman luas dengan taman-taman kota sebagai pusat interaksi warganya menjadi pemandangan utama kota Bandung khususnya di bagian utara. Begitu terkenalnya Bandung sebagai kota taman sehingga kota ini pernah mendapat julukan Tuinstad  atau Kota Kebun dari  walikota Apeldoorn, Holland, Dr. W. Roosmale Nepveu, pada tahun 1936. Julukan lainnya bagi bandung adalah de Bloem der Indische Bergsteden atau bunga di pegunungan Hindia. Istilah kota kebun “Tuinstad” merupakan adaptasi Belanda terhadap konsep Kota Taman.

Perkembangan Bandung saat itu memang tidak bisa dipisahkan dari kemunculan konsep Garden City di Eropa yang dibawa ke Nusantara oleh Belanda. Saat itu tengah digencarkan konsep “Indische Koloniaale Stad” atau kota kolonial untuk menjadi kawasan ideal bagi hunian orang-orang Eropa yang tinggal di Nusantara. Pola baru tata ruang ini mulai diterapkan di kota-kota besar Indonesia pada awal  tahun 1920-an, yang sebenarnya hanya berupa perancangan dan pembangunan sebagian kawasan kota secara parsial. Konsep Garden City ini kebanyakan dilakukan dalam pembangunan kawasan kota yang baru “Nieuwe Wijk” , seperti yang dilakukan pemerintah Kota Bandung di kawasan utara kota. Sedangkan perbaikan kawasan hunian pribumi lebih dikenal sebagai “Kampong verbetering”.

Konsep Koloniaale Stad yang mengadopsi konsep Garden City diterapkan dalam pembangunan kawasan pemukiman baru antara lain di Jakarta meliputi kawasan Menteng dan Gondangdia; daerah Palmenlaan di Kupang, Darmo dan Ketabang Boulevard di Surabaya; Daerah Candi di Semarang; wilayah Kota Baru di Yogyakarta; dan Bandung Utara tentunya. Pelaksanaan konsep ini di Bandung terhitung merupakan yang paling berhasil di antara kota-kota lainnya.

Keberhasilan Konsep Kota Taman ini mungkin juga dipengaruhi oleh karakter orang Belanda yang memang dikenal sebagai botanis terbaik di kalangan orang-orang Eropa.  Saat itu lahan hijau sendiri memiliki beberapa tipologi yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan fungsinya. Tipe-tipe lahan hijau tersebut dikenal dengan istilah-istilah sebagai berikut :

Park : sebidang tanah yang dipagari sekelilingnya, ditata secara teratur dan artistik, ditanami pohon lindung, tanaman hias, rumput dan berbagai jenis tanaman bunga. Selain itu dilengkapi pula jaringan jalan (lorong), bangku tempat duduk, dan lampu penerangan. Kadang kala park dilengkapi dengan kolam ikan lengkap dengan teratai, sebuah ‘koepel’, gazebo, kandang binatang, dan saluran air yang teratur. Park adalah Taman dalam arti yang sebenarnya.

Beberapa lahan hijau  di Kota Bandung yang didesain sebagai ‘park’ antara lain Taman Ganeca (Ijzerman Park), Taman Maluku (Molluken Park), Taman Merdeka (Pieter Sijthoffpark), Taman Lalu Lintas (Insulinde Park), dan Taman Sari / Kebon Binatang (Jubileum Park).

JubileumPark

Plein : Lapangan, Lahan datar atau pelatara yang tidak terlampau luas. Biasanya ditumbuhi rumput, terletak di sekitar bangunan atau gedung tanpa jaringan jalan di dalamnya. Terkadang ada satu dua pohon lindung. Pada lahan itu sering dilakukan kegiatan bersifat rekreasi, seperti olah raga, kegiatan pramuka, tempat mengasuh anak, dan lain-lain.

Beberapa plein di Bandung antara lain Taman Anggrek (Orchideeplein), Lapangan Ciujung (Houtmanplein), Lapangan Bengawan (Limburg Stirumplein), Taman Pendawa (Pendawa Plein), Lapang Dr. Otten (Rotgansplein), Lapang Sabang (Sabangplein), Taman Citarum (Tjitaroemplein), Taman Pramuka (Oranjeplein), dan lapang alun-alun.

Oranjeplein (Taman Pramuka)

Plantsoen : Lahan dalam kota yang digunakan sebagai tempat pembibitan. Tempat untuk memelihara dan membudidayakan berbagai jenis pohon tanaman keras. Berfungsi sebagai taman terbuka yang bisa dikunjungi warga kota. Jaringan jalan setapak yang berada di sana membuka kesempatan bagi masyarakat kota untuk berjalan-jalan di dalamnya.

Bentuk Plantsoen biasanya memanjang. Terkadang menyusuri sungai kecil, dengan kedua tepiannya terdapat pohon-pohon besar. Dengan demikian, funhsi Plantsoen dalam kota adalah sebagai jalur hijau “greenbelt” yang menjadi batasan wilayah. Plantsoen juga berfungsi melestarikan lahan sekitar aliran sungai dari kemungkinan erosi dan pembangunan perumahan liar.  Beberapa Plantsoen yang pernah dimiliki Bandung antara lain Taman Cibeunying Utara (Tjibeungjingspalntsoen Noord), dan Taman Cibeunying Selatan (Tjibeungjingspalntsoen Zuid).  Satu plantsoen lain terdapat di Cibunut, namun kini sudah berubah fungsi menjadi perumahan.

Stadstuin : Kebon pembibitan milih pemerintah kota. Di tempat persemaian ini dibibitkan berbagai jenis tanaman pohon lindung, jenis tanaman keras, tanaman hias,bunga-bungaan dam lahan tempat membudidayakan berbagai jenis rumput.

Di stadstuin, warga Bandung bisa membeli berbagai bibit tanaman untuk ditanam di lahan pribadi. Saat itu stadstuin berada di kawasan Kebon Bibit Tamansari yang kini sudah berubah menjadi kawasan pemukiman dan bisnis.

Boulevard : Sejenis jalur hijau yang menaungi sebuah jalan raya yang lebar. Sederetan pohon lindung sejenis terdapat pada kedua sisi jalan. Sedangkan di tengah jalan terdapat taman bunga yang memanjang, membatasi dua jalur terpisah. Dahulu konsep Boulevard ini pernah diterapkan di sepanjang jalur jalan Dipati Ukur (Beatrix Blvd.), Jl. Ranggagading (Bosscha Blvd.), Jl. Sawunggaling (Dacosta Blvd.), Jl. Surapati (Irene/Juliana Blvd.), Jl. Sulanjana (Multatuli Blvd.), Jl Pasteur dan Jl. Diponegoro (Wilhwlmina Blvd.).[6]

Pembangunan berbagai lahan hijau dengan berbagai karakteristik dan fungsinya tersebut menjadi ciri khas implementasi konsep “Garden City” yang konsisten. Untuk itu, pemerintah kota Bandung di tahun 1930’an sengaja menggunakan jasa planolog terkenal bernama Karsten untuk merancang kawasan ‘tuinstad’ tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ir. Thomas Nix saat itu, angka standar bagi kebutuhan lahan taman bagi kota-kota di Nusantara adalah 3,5 M2  per satu orang penduduk. Khusus untuk Bandung, Thomas Nix bahkan mengajukan angka 6,7 M2 per satu orang penduduk. Angka tersebut diambil dari norma ukuran taman yang diajukan oleh Dr. J. Stubber bagi tipe ‘Kota Taman’ seperti Bandung.

‘Garden City’ Bandung Sekarang

Sejak naiknya Dada Rosada menjadi walikota Bandung (2003-sekarang), beliau telah mencanangkan perbaikan lingkungan hidup sebagai salah satu dari 7 program prioritas pembangunan Kota Bandung. Selama itu hingga saat ini, Walikota yang dikenal sebagai “Wagiman”atau  Walikota Gila Tanaman ini telah meluncurkan berbagai program lingkungan seperti penanaman sejuta pohon hingga perluasan Ruang terbuka Hijau dengan bentuk mengubah beberapa lokasi pom bensin menjadi taman kota. Antara lain di Jl.Cikapayang, Jl. Sukajadi, Jl Riau dan Jl. Cibeunying. Perluasan taman juga dilakukan di lokasi tegalega II, TPA Pasir Impun dan Gedebage.[7]

Banjir di taman Ganesha

Namun perlu diperhatikan,  bahwa selama pengelolaan Bandung di bawah walikota Dada Rosada tersebut, belum ada perbaikan lingkungan secara signifikan. Berdasarkan data tahun 2010, Ruang terbuka hijau di Kota Bandung kini baru mencapai 8,8 persen. Volume itu jauh dari ideal karena luas RTH seharusnya 30 persen dari luas Kota Bandung 16.729 hektar. Hingga saat ini tengah diusahakan penambahan RTH menjadi 13,14 persen. Masih jauh dari amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengharuskan 30 persen. Adapun dari total luas RTH tersebut, hanya seperlimanya yang berupa taman atau fasilitas umum.[8] Berdasarkan pernyataan pihak Dinas Pemakaman dan Pertamanan (Diskamtam), mereka pun masih meresahkan minimnya anggaran dari APBD 2011 yaitu sebesar Rp5 miliar untuk perawatan sekitar 604 taman di Kota Bandung yang idealnya, mencapai Rp10 miliar.[9] Di luar itu, tidak ada keterangan jelas mengenai kriteria 604 taman  di Bandung yang dikelola oleh Diskamtam. Apakah taman-taman  ‘portabel’ yang banyak tersebar di Bandung  juga termasuk di sana. Anggaran pun masih difokuskan pada pembangunan fasilitas penunjang seperti pemasangan lampu-lampu, papan petunjuk nama pohon, penyiraman, dan kebersihan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, tidak ada perkembangan signifikan dari luas area taman kota sejak pertama kali taman-taman tersebut dibangun oleh Belanda padahal pertumbuhan penduduk Bandung berlangsung dengan pesat. Hingga saat ini hanya beberapa taman saja seperti taman Cilaki dan taman Ganesha yang masih ramai dikunjungi masyarakat walau kondisinya tidak terawat. Perebutan lahan antara pihak swasta dan publik bahkan sempat terjadi saat Walikota mewacanakan pembangunan lahan Babakan Siliwangi yang dilakukan oleh pihak swasta. Pembangunan ini dikhawatirkan oleh sebagian besar warga Bandung dapat merusak ekosistem lingkungan serta mengurangi lahan hijau di Bandung.[10]

Kanal di taman Maluku

Kesimpulan

Pada tahun 1936, Mr. Dr. W. Roosmale Nepveu, Walikota Apeldoorn Holand mengunjungi Bandung dan mengucapkan kekagumannya terhadap keindahan kota ini,”Yang menggairahkan diriku adalah, bahwa kota ini telah dirancang dengan baik sebagai Kota Kebun, dengan pembangunan taman dan jalan rayanya yang lebar-lebar, cita rasa keindahan rumah-rumahnya memberi kesan tenang dan nyaman”.[11] Pernyataan tersebut, menggambarkan betapa baiknya sistem perencanaan beserta implementasi kebijakan tata ruang di Bandung sekitar 70 tahun yang lalu. Kini mungkin tidak ada lagi pengunjung Bandung yang spontan mengeluarkan pernyataan tersebut melihat keadaan di lapangan.

Kini sulit bagi warga Bandung untuk bisa menemukan taman yang nyaman untuk beraktifitas dan bersosialisasi, akibatnya warga berduyun-duyun bepergian ke pinggiran Bandung untuk bisa menikmati udara dan lingkungan yang masih asri. Sayangnya seringkali harapan mereka tidak terwujud karena di waktu yang sama pengunjung dari luar Bandung pun mengunjungi tempat yang sama. Orang-orang kaya yang lebih beruntung bisa mendirikan villa-villa di pinggir kota yang jauh dari hiruk pikuk kota, sedangkan warga miskin harus sebisa mungkin memanfaatkan sedikit ruang di dalam kota untuk bisa berekreasi secara tidak nyaman.

Keadaan ini akan terus menerus terjadi dan ujungnya akan menimbulkan efek negatif bagi semua pihak. Secara ekonomi, masyarakat jadi mengeluarkan dana yang cukup besar hanya untuk beristirahat atau berekreasi, padahal pengelola kota berkewajiban menyediakan fasilitas tersebut kepada masyarakat. Tidak ada pertambahan dan perbaikan yang signifikan terhadap lahan hijau atau taman kota khususnya di kota Bandung sejak Jaman Belanda, padahal Bandung telah mengalami lonjakan penghuni dan “revolusi industri” kecil. Akibatnya kurangnya lahan hijau ini, banyak warga Bandung mengalami “sakit” fisik maupun psikologi yang berakibat pada berkurangnya kualitas kreatifitas, sebaliknya meningkatkan anggaran kesehatan dan pengeluaran pemerintah.

Untuk itu perlu lebih banyak pengalokasian dana untuk perawatan dan pembukaan taman-taman baru alih-alih penambahan anggaran belanja rutin. Selain itu pemerintah juga bisa mengembangkan konsep komunitas dan kerjasama swasta dalam perawatan taman kota tersebut. Hal ini sangat mungkin untuk dilakukan mengingat kepentingan pemintah dan swasta terhadap kesehatan masyarakat sangatlah berhubungan. Tentu akan menjadi lebih baik dan lebih murah apabila warga Bandung lebih memilih untuk menghabiskan waktunya di taman-taman kota daripada bepergian ke luar kota. Apalagi pemerintah kota tengah menyebarkan image Bandung sebagai kota jasa, tentu unsur estetika menjadi unsur penting yang bisa menarik wisatawan untuk berekreasi di Bandung dan menikmati keindahan lingkungan terutama taman-taman kotanya.

Solusi

Saat ini, taman-taman kota tidak lagi hanya dipandang sebagai kontributor bagi pemenuhan kualitas fisik dan estetika lingkungan saja. Berbagai penelitian telah dilakukan dan menyimpulkan bahwa taman kota memiliki aspek yang lebih luas terhadap pemenuhan tujuan-tujuan kebijakan publik lainya, seperti aspek ekonomi masyarakat, perkembangan anak muda perkotaan, kesehatan publik hingga perkembangan komunitas.

Dalam pandangan ini, taman kota bisa difungsikan secara lebih luas serta  menjadi media utama bagi perkembangan komunitas masyarakat kota. Di Bandung saat ini, telah ada beberapa komunitas yang mulai menyadari pentingnya taman kota sebagai media perkembangan masyarakat, komunitas tersebut antara lain Komunitas Aleut, Komunitas Bandung Berkebun, Komunitas Taman Kota dan Komunitas Sahabat Kota dll.. Kegiatan komunitas-komunitas ini difokuskan pada pengembangan pendidikan anak muda, baik melalui program-program bersifat intelektual, emosional hingga sosial. Perkembangan komunitas yang terlepas dari campur tangan pemerintah ini, merupakan suatu potensi positif yang bisa dikembangkan. Untuk itu, pemfungsian taman-taman kota sebagai “Park” yang bernilai sosial perlu lebih ditingkatkan  alih-alih memfokuskan diri pada kuantitas tanaman yang ditanam dalam kota. Selain itu, Pembangunan komunitas-komunitas anak muda ini secara tidak langsung juga dapat mengurangi beban pemerintah kota dalam hal penanganan tindakan-tindakan kriminalitas dan vandalisme yang kerap dilakukan anak muda.

Taman kota merupakan sarana kesehatan publik yang sangat terjangkau bagi warga kota dan dapat diakses berbagai golongan masyarakat. Dalam hal ini, sebagian anggaran kesehatan pemerintah kota sepatutnya dialokasikan untuk perbaikan-perbaikan taman kota mengingat perannya yang cukup signifikan dalam menyehatkan warga kota. Untuk itu, taman-taman selayaknya difasilitasi dengan arena berjalan kaki, track jogging, hingga bersepeda. Untuk perawatan, tidak masalah apabila pengelola taman menarik sedikit biaya dari pengguna taman apabila hal tersebut dirasa sangat diperlukan untuk menjaga kenyamanan dan kelayakan taman kota.

[1] CDC, “Surgeon General,” Physical Activity and Health: A Report of the Surgeon General (Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, 1996), Hlm. 4-8, http://www.cdc.gov/nccdphp/sgr/pdf/sgrfull.pdf.

[2] Paul M. Sherer , “The Benefits of Parks: Why America Needs More City Parks and Open Space”. San Francisco – 2006.  Hlm. 7.

[3] Kota-kota besar seperti Singapura, Canberra, Christchurch and Adelaide telah menerapkan konsep ini. Bahkan Malaysia mendeklarasikan diri sebagai “Garden Nation”.  (Prof. Dr. M. Hamdan Hamad, Malsiah Hamid, Hong Lim Foo, Then Jit Hiung dalam  Paper “Defining the Garden City of Kuching”)

[4] Chris Gossop ,”From Garden Cities to New Towns” (2006) Hlm. 2

[5] Nyonya C.S.V., “Mooi Bandoeng”, November 1938 No. 11, Jaargang 6, Hlm. 6

[6] Haryoto Kunto,”Semerbak Bunga di Bandung Raya” (Bandung, 1986) Hlm. 226

[7] Tjetje Hidayat P. (Ed.), “Kang Dada Pengabdian Tanpa Jeda”. (Bandung, 2008) Hlm. 37

[8] http://www.csoforum.net/home/klipping-berita/217-ruang-terbuka-hijau-kota-bandung-baru-88-persen.html

[9] http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/431819/

[10] http://lintasjabar.com/bandung-raya/walikota-babakan-siliwangi-tidak-bisa-jadi-rth-murni/

[11] Mooibandoeng, november 1936

SJARIFFUDIN PRAWIRANEGARA

Mr. Syarifudin Prawiranegara

Ada tulisan menarik dalam koran Pikiran Rakyat beberapa hari lalu, seorang sejarawan Jawa Barat menceritakan bagaimana usahanya untuk mempromosikan Sjarifudin Prawiranegara sebagai Pahlawan Nasional. Namun menurut sy tulisan itu masih lebih banyak membicarakan pribadi sang sejarawan daripada perjuangan Sjarifudin Prawiranegara. Untuk itu sekadar menambahkan, Berikut adalah sedikit ulasan kisah perjuangan Sjarifudin dkk. selama menjalani pemerintahan darurat di Sumatera.

Gamang 

Waktu agresi  Belanda dimulai, negara RI belum sembuh dari penderitaan akibat tikaman yang diberikan PKI Musso dari belakang dengan peristiwa Madiun yang menimbulkan ribuan korban jiwa. Wakil Presiden Moh. Hatta yang pada waktu itu jadi Perdana Menteri beberapa minggu sebelum serangan Belanda, bersama Mr. Sjarifudin Prawiranegara yang ketika itu menjabat Menteri Kemakmuran berangkat dari Jogja ke Bukittinggi, ibukota kedua RI untuk mengadakan perundingan dengan pucuk pemerintahan di Sumatera berkaitan upaya pembentukan pemerintahan sementara di Bukittinggi dengan pimpinan Bung Hatta apabila Belanda melanjutkan agresi baru.

Di tengah persiapan pembentukan pemerintahan itu, Bung Hatta dipanggil kembali ke Jogja untuk berunding dengan pihak Belanda di Kaliurang dengan perantaraan Komisi Tiga Negara. Perundingan ini mengalami kegagalan dan berbuah pada agresi militer ke-II. Saat itu Mr. Sjarifudin baru berada beberapa hari saja di Bukittinggi, dan langsung memutuskan untuk meninggalkan kota tersebut mengingat kondisi yang semakin tidak menentu.

Sebelum Agresi terjadi, sebenanya Soekarno-Hatta telah mengeluarkan mandat yang mengatakan bahwa  :

Djikalau dalam keadaan darurat pemerintah tidak dapat mendjalankan kewajibannja lagi, kami menguasakan kepada Mr. Sjarifuddin Prawiranegara Menteri Kemakmuran untuk membentuk Pemerintah Republik darurat di Sumatera

Selain mandat tersebut, turut dikeluarkan mandat lain kepada Dr. Sudarsono, Palar, dan Mr. Maramis di India yang isinya sbb. :

Djikalau ichtiar Sjarifuddin di Sumatera tidak berhasil, maka saudara2 dikuasakan membentuk exile government Republik Indonesia di India

Rumah2 dan Pabrik2 yang dimusnahkan Belanda sewaktu PDRI

PDRI

Sementara itu rombongan Mr. Sjarifudin mengungsi ke  Halaban, negeri yang terletak 20 Km di luar kota Payakumbuh, di lereng gunung Sugo, sedangkan rombongan lain menuju daerah yang berbeda. Pada tanggal 21 Desember, hari ketiga agresi militer Belanda, Mr. Sjarifudin masih ragu2 dan tidak tahu apa yang akan dilakukannya, karena  mandat yang diberikan kepadanya dari Kabinet Hatta untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera ternyata belum didengarnya, karena memang segala bentuk saluran komunikasi telah lebih dulu diputus oleh Belanda.

Mengenai mandat kabinet ini, Mr. Sjarifudin baru mengetahui beberapa bulan setelah PDRI, berbentuk wawancara pers Bung Hatta yang dilakukannya di tempat pembuangannya di Bangka, yang didengar Sjarifudin di tempat persembunyiannya di pedalaman Sumatera Tengah dari radio. Dengan ini terbuktilah bahwa Sjarifudin membentuk pemerintahan darurat ini atas inisiatif sendiri.

Disamping pemerintahan darurat yang didirikan Mr. Sjarifudin, ada pula pemerintahan Gerilya yang dibentuk Tan Malaka di Jawa, namun tampaknya inisiatif Tan Malaka ini kurang populer. 

Dick Tamimi

Dalam suatu wawancara dengan wartawan “Indonesia Raya”, Mr. Sjarifudin mengatakan bahwa “Kalau tidak ada Dick Tamimi, pemerintahan darurat tidak ada artinya”. Menurutnya Dick Tamimi yang waktu itu jadi perwira AURI dan ikut dalam rombongan PDRI berdarurat dengan zender radionya tela berjasa besar buat PDRI karena dengan radio itu dapat dilakukan hubungan dengan pulau Jawa, yhaitu antara lain dengan Kol. Simatupang dan kemudian dengan Menlu PDRI Mr. Maramis yang berkedudukan di New Delhi. Hubungan inilah yang menelorkan resolusi India didalam dewan keamanan PBB yang memerintahkan “cease fire” kepada Belanda.

Waktu itu yang menjadi anggota pemerintahan darurat di Jawa dengan titel komisaris adalah Dr. Sukiman, Mr. Susanto Tirtoprojo, Ij Kasimo dan Supeno yang gugur ditembak Belanda di dekat Kediri.

PDRI Mobil

Karena terus diburu2 Belanda, demikian Mr. Sjarifudin dan perangkat pemerintahan darurat terus mobil dan berpindah2 dari satu tempat ke tempat yang lain dan termasuk radio Dick Tamimi yang  juga dibawa kemana-mana. Karena keadaan Halaban sudah tidak aman lagi, PDRI pindah ke Bangkinang. Disini mereka mengalami pemboman Belanda dan dalam perjalanan diteruskan ke Pekanbaru. Perjalanan masih dilakukan dengan mobil dan jeep, dan kadang2 harus menyebrang sungai dengan rakit. Di dalam perjalanan ke Pekanbaru didengar kabar bahwa Pekan Baru sudah diduduki Belanda, maka tujuan perjalanan dirubah ke Taluk di daerah Riau.

Dikarenakan kondisi pemerintahan Sjarifudin yang selalu mobil, Belanda selalu mengejek PDRI sebagai Pemerintah Dalam Rimba Indonesia, namun Sjarifudin membalas ejekan tersebut melalui pancaran radio ke seluruh dunia sebagai berikut :

Pemerintah kami biarpun dalam rimba, tetapi sah, karena masih di dalam daerah kekuasaan kami (Indonesia). Tetapi Belanda yang terang2an dalam undang2 dasarnya menyatakan tidak sah mendirikan pemerintah atau memindahkannya ke luar daerah kekuasaanya, telah memindahkan kekuasaanya ke London, di waktu Nederland dikuasai Jerman tahun 1940. Pemerintahaanya di Indonesia dipindahkan ke Australi. Lalu kenapa Belanda mencap PDRI yang masih di dalam daerahnya tidak sah?

Mobil2 Dimasukkan ke dalam Sungai

Dalam perjalanan menyusuri rimba inilah, semua mobil2 bagus yang dipakai anggota pemerintahan darurat dimasukkan ke dalam suatu sungai dengan suatu upacara khusus, karena mobil2 ini tidak bisa dipakai lagi berhubung jalan2 yang akan ditempuh amat buruk. Mr. T. Hassan tampaknya amat berat untuk berpisah dengan mobil “Gajah Putihya” dan dengan amat terharu dia melihat mobil kesayangannya itu tenggelam.

Mr. Sjarifudin Kehilangan Kaca Mata

Jeep yan ditumpangi Mr. Sjarifudin bersama Dick Tamimi pernah slip dan masuk ke dalam suatu kali yang cukup  dalamnya, sehingga para penumpang keluar dengan basah kuyup, dimana Mr. Sjarifudin kehilangan barang yang amat diperlukannya, yaitu kaca matanya. Sesampainya di Taluk, kepada Sjarifudin diberikan sebuah “Testbril” yang biasa dipakai kalau seorang dokter mata tengah memeriksa mata seorang pasien yang mau memakai kaca mata. Kaca mata istimewa inilah yang dipakai Sjarifudin sebagai pengganti kaca matanya yang hilang itu, hal mana tentu saja menimbulkan tertawaan kepada siapapun yang melihatnya.

Sesudah mengalami penembakan dengan senapan mesin dari pesawat terbang Belanda di Taluk, rombongan PDRI mengungsi ke sungai Darah. Sementara itu perjalanan dengan jalan kaki dimulai, tidak kurang dari 40 Km sehari. Sesudah berjalan dari satu desa ke desa lain, maka diputuskan bahwa pemerintahan darurat akan berkedudukan di suatu desa bernama Bidaralam. Disinilah kontak dengan Jawa dan New Delhi dilakukan, sehingga perjuangan PDRI berkumandang ke seluruh dunia dan menguatkan tuntutan Palar dengan dibantu wakil2 India di PBB, sehingga perjuangan Indonesia berhasil.

Di Desa2 yang kecil dan miskin kadang-kadang rombongan hanya disuguhkan nasi sama cabe dan daun singkong rebus, tetapi karena cape akibat perjalanan yang dilakukan, makanan ini tetap enak rasanya.

Kegiatan Sehari-hari Pemerintah Darurat di Pedalaman

Gencatan Senjata

Ketika berita gencatan senjata telah didengar oleh PDRI, juga terdapat informasi bahwa Bung Hatta terbang ke Aceh untuk menemui Sjarifudin. Namun karena Sjarifudin berada di Sumatera Tengah, tentu saja usaha Hatta sia-sia. Untuk itu dikirimlah Natsir, Leimena, dan Dr. Halim ke Sumatera Tengah. Mereka melakukan perjalanan kaki sekitar 15 Km hingga akhirnya berhasil menemui Sjarifudin.

Setelah pemerintahan darurat mendengar bahwa pemimpin2 di Bangka mengadakan perundingan dengan Belanda tanpa membuat hubungan terlebih dahulu dengan PDRI, pihak PDRI merasa amat kecewa, karena menurut mereka berunding dengan pemimpin yang berada dalam tawanan, pihak Belanda dapat memaksakan kemauannya. PDRi juga tidak menyetujui hasil persetujuan Roem-Royen karena tidak seimbang dengan kekuatan pejuang yang melakukan gerilya. Namun PDRI kemudian menyetujui perundingan Roem Royen karena ingin menghindari perpecahan dalam usaha perjuangan.

Rujukan :

RE Baharudin, Tjerita Tentang Pemerintahan Darurat Sjarifudin di Sumatera Tengah. Dalam Bingkisan Nasional Kenangan 10 Tahun Revolusi Indonesia. 1955

ST Rais Alamsyah. 10 Orang Indonessia Terbesar Sekarang. 1952

Kumpulan Humor Revolusi – 2

 

 

 

Nama…..

 

Karena banyaknya pasukan2 bersenjata yang lahir, maka banyak juga jawatan2 baru terpaksa dilahirkan oleh pemerintah, untuk mengurusi pasukan2 ini.

Nama jawatan macam-macam, antara lain ada seorang muda yang rajin menyebut tempat bekerjanya. Kalau ditanya : …Saudara bekerja di mana ..?”

Dijawabnya : “..Di Kementrian Pertahanan Bagian TNI bagian Masyarakat Biro Perjuangan Urusan Pembelaan Rakyat Inspektorat Pemuda di daerah IX bagian ……… suple ……”

 

Sleutel Oposisi dan alligatar

 

Revolusi juga mendorong pemuda2 kita belajar teori revolusioner, dan kadang2memaksa mereka memakai beberapa kata-kata asing. Demikianlah disalah satu rapat kongres pemuda seorang wakil dari daerah Banyumas berpidato :

“Disamping berjuang melawan musuh pemuda harus banyak menduduki sleutel-oposisi …..”

Lain utusan utusan lagi berbicara : “…Disamping bertempur di garis depan, digaris belakang kita harus banyak mendidik ….. aligator-aligator ….”

Yang dimaksudnya ialah agitator.

 

K.T.N.

 

Rakyat kita mengenal orang2 Amerika dan orang2 kulit putih lainnya pertama2 di zaman revolusi, ialah ketika mereka itu masuk pedalaman dengan kendaraan yang dikasih tanda “K.T.N.” atau “Komisi Tiga Negara”.

Rakyat ketika itu tidak diberitahu itu apa, tetapi pada umumnya mereka secara insting membau itu apa, dan sering mengejek mereka itu : “…Kaki Tangan Nica…”

 

Temple….

 

Pada suatu hari seorang anggota KTN  ingin melihat Candi Borobudur. Ia bilang sama sopirnya seorang Indonesia. Katanya : “To the temple…”

Serenta mobil berhenti, alangkah tercengangnya anggota KTN ini serenta melihat bahwa di sekitar tempat berhenti ini tidak ada candi sama sekali. Sebabnya ? ia bilang “to the temple”, tetapi sama sopirnya diantarkan ke Tempel, desa dipinggir kota Jogja.

 

Pidato

 

Tahukah saudara bahwa ketika KNIP Pleno bersidang di Malang ada anggota yang berpidato begitu ngotot sehingga ada satu giginya yang jatuh ? Di papan pengumuman di depan ditulis :

“Siapa yang kehilangan gigi supaya diambil di sekertariat…..”

 

Tahukah saudara bahwa ketika berbicara di KNIP Pleno Malang mbakyu Sri Mangunsarkoro menyatakan menolak Linggarjati sambil “menggebrak meja”, kemudian turun dari panggung meninggalkan sidang, tetapi kemudian kembali lagi ke panggung sambil bilang sama Sartono : “Maafkan saudara ketua, payung saya ketinggalan….”

 

Kumpulan Humor Revolusi – 1

 

Dikutip dari karya Soerjono dalam buku Bingkisan Nasional – Kenangan 10 tahun Revolusi Nasional (1955)

 

 

Apa itu Repolusi ?

Apa itu revolusi. Ada yang kasih tafsiran macam-macam. Ada yang bilang revolusi adalah perebutan kekuasaan, ada yang bilang revolusi adalah pemindahan kekuasaan dari satu kelas ke kelas lain yang lebih maju. Ada yang mengartikan revolusi adalah otak-otakan, ada yang bilang tindakan cowboy-cowboy-an juga revolusioner. Tetapi mendiang Jenderal Sudirman alm. dalam kongres pemuda di Madiun bilang dan kasih pengertian yang istimewa, katanya perjuangan revolusi adalah perjuangan “arek” yang “vol” dengan “isi” ini revolusi.

 

“Tentara Cap Panah”

Selama revolusi lahirnya pasukan bagaikan cendawan di musim hujan. Ada pasukan ini pasukan itu. Biasanya semua pakai nama yang serem2 dan simbol yang serem pula. Karena banyaknya pasukan, sudah barangtentu banyak juga tentara yang buta huruf. Akibatnya? Ketika peristiwa Tan Malaka “3 Juli 1946”, Perbatasan Jogja-Solo dijaga keras.

Pada suatu malam ada sebuah mobil diberhentikan diperbatasan kota. Penjaga perbatasan menanyakan penumpang mobil tentara itu apa membawa surat perintah.

Penumpang itu dengan tenang menunjukan surat perintahnya dan alangkah tercengangnya penumpang tadi serenta melihat laskar tadi memeriksa surat perintah itu hurufnya terbalik yang atas di bawah dan bawah di atas, dan laskar itu dengan penuh disiplin dan memberi hormat secara militer berkata :

“O ya, tentara cap panah, boleh jalan terus..”

Yang dimaksud cap panah, ialah surat perintah Bung Tomo yang stempelnya memakai “Cap Panah”.

 

Tidak ada pelurunya…

Ada lagi mobil datang lewat penjaga perbatasa ini. Kali ini juga mobil tentara, kalah tidak salah pengendaranya Let. kol. Singgih sekarang ketua PRRI.

Seorang penjaga sambil mengacungkan karabennya didalam mobil berkata : “Stop, mau pergi kemana, ada surat

perintah?”.

Penjaga ini mengacungkan senjatanya sambil mengokang senjatanya.

“Surat perintah ada bung, dan bung boleh periksa, tetapi tidak usah ngokang senjata dan ditodongkan kesetir”.

“Jangan khawatir pak, tidak apa-apa. Tidak ada pelurunya……”

 

Laskar Kere

Nama pasukan selama revolusi banyak yang serem2 dan bikin orang sering berdiri bulu kuduknya. Karena banyaknya kesatuan maka nama itu beraneka ragam juga, dan semuanya mengerikan. Ada “Pasukan Berani Mati”, “Alap-alap Nyawa”, tetapi ada juga yang kasih nama dirinya “Laskar Kere…..”

Artinya “Laskar Pengemis” tetapi anggotanya terdiri dari anak-anak pelajar Solo.

 

Pasukan Ber-uang-merah

Disamping nama2 yang serem-serem, ada juga pasukan yang namanya “Beruang Merah”. Orang mengira ini bangsanya “Tentara Merah” atau “Tentara Jalan Kedelapan”. Bukan saudara, justru tentara ini yang paling tidak merah dan malahan paling anti merah.

Dia jarang mau ditarik mundur digaris belakang, dan tempatnya yang disenangi adalah didaerah perbatasan dimana banyak lalu lintas barang2 dari dan kedaerah pendudukan seperti gula, kinabas, opium, baju drill CP, ikat pinggang dan kacamata atom….   Karenanya rakyat biasa menamakan mereka  pasukan “Beruang Merah”, alias pasukan “Ber-uang Merah” … Uang yang beredar di daerah pendudukan.

Revolusi juga membuka segala kemungkinan baru. Tahukah saudara bahwa Achmad Jadau itu selama revolusi adalah Letnan Kolonel dan memegang pasukan di Solo, tetapi di jaman Pra-Revolusi adalah seorang Penyanyi.

 

Angkatan Lawe

Ada juga bekas kapten sepakbola lantas jadi Kapten Angkatan Darat. Ada juga tukang catut yang kemudian menjabat opsir ALRI, singkatan dari Angkatan Laut Republik Indonesia. Karena tempatnya tidak di lautan, dan mondar-mandir di Pujon, Lawang, Kaliurang, ngurus dagangan ini dan itu orang sebut Angkatan Lawe…

 

 

Bersambung ke bag.2

 

 

SUNDA NGAHIJI


 

Muga sing mulus

muga sing banglus

nembongkeun daya

nembongkeun jaya

anaking sing panjang-punjung

aranjeun sing nanjeur nanjung

makayakeun urang sunda

nyabak hanca nu katunda

 

Kolot mihape

rame ing gawe

ka hareup djeujeuh

ka tukang mejeuh

jadi hulu mangka nyanggut

mangka ngepot lamun buntut

ciriwanci ati hurip

cadu ngandung jawi laip

 

(Majalah sunda – Kandaga Kasustran Sunda, MA Salmun)

 

 

Dalam beberapa acara diskusi tentang kesundaan, selalu saja dikemukakan permasalahan utama yang menghambat kemajuan orang Sunda, salah satunya adalah sulitnya menyatukan orang-orang Sunda dalam satu wadah. Ada banyak analisis yang mencoba mencari penyebab kecenderungan ini, namun ada baiknya kita sedikit meninjau sejarah, sejauh mana usaha urang Sunda untuk bersatu dalam suatu wadah/organisasi pergerakan, dan apakah benar bahwa elit-elit Sunda  sulit untuk dipersatukan? Oleh karena itu dalam tulisan ini sy akan mencoba mengupas sedikit sejarah organisasi kesundaan mulai dari Paguyuban Pasundan hingga yang terbaru, Badan Musyawarah Masyarakat Sunda. Dari tulisan kecil ini diharapkan akan ditemukan pola-pola positif tertentu dalam sejarah pergerakan organisasi Sunda yang dapat diaplikasikan guna mendukung kemajuan organisasi kesundaan modern.

 

Masa Pergerakan – Paguyuban Pasundan

 

Di masa-masa pergerakan politik melawan penjajah di awal abad -20, Organisasi Kesundaan paling terkenal yang mencoba untuk memberi sumbangsih dalam perjuangan kemerdekaan adalah Paguyuban Pasundan. Sepertihalnya Budi Utomo, Organisasi Paguyuban Pasundan lahir dalam lingkungan pribumi elit yang bersekolah di STOVIA. Dari sini, organisasi-organisasi kesundaan turut modern mengikuti pola tersebut, yaitu selalu berasal dari kalangan  elit/menak. Pengagas pendirian Paguyuban Pasundan sendiri adalah DR. Raden H. Djoendjoenan beserta beberapa murid STOVIA asal Sunda lainnya, yang kerap mengadakan pertemuan – pertemuan di antara waktu senggang pelajaran. Pada awalnya ide pembentukan organisasi ini muncul dilandasi oleh kekecewaan akibat kurangnya perhatian Budi Utomo terhadap kepentingan orang Sunda. Dalam pertemuan itu sempat dikemukakan siapa yang nantinya akan mengepalai organisasi ini, ada yang menyebut R. Iskandar Brata, sebagian mendukung D.K.  Ardiwinata  Ardiwinata, dan lainnya mengajukan R. Emoeng Poerawinata.

 

D.K. Ardiwinata

 

Obrolan-obrolan tersebut berujung pada sebuah rapat yang  dilakukan murid-murid STOVIA serta  tokoh-tokoh Sunda di Jakarta di sebuah rumah di gang Paseban Jakarta, yaitu kediaman D. K. Ardiwinata, seorang tokoh Sunda terkemuka. Dalam pertemuan tersebut akhirnya disepakati untuk mendudukan D.K. Ardiwinata sebagai ketua dari organisasi “Pagoejoeban Pasoendan”  ini. Adapun pengurus dari organisasi adalah sebagai berikut :

 

Ketua : Daeng Kandoeroean Ardiwinata (Hoofdredacteur bij de Commisie van de Volkslectuur)

Wakil Ketua : Dajat hidayat (Murid STOVIA)

Sekertaris I : R. Iskandar brata (Pegawai Firma tiedeman en van Kerchem)

Sekertaris II : R. Emoeng Poerawinata, (Schrijver bij de Commisie voor de Volkslectuur)

Bendahara : R. Koesoema Soedjana (Murid STOVIA)

Para komisaris : R. Djoendjoenan (Murid STOVIA), M. Iskandar (Murid STOVIA), M. Ardiwangsa  (Hoofdschatter Gouverments Pandhuis Pasar Senen), M. Sastraprawira) Onderwijzer Inladsche School II Gang Kelinci)

 

Di pertemuan yang diadakan pada hari Minggu tanggal 20 Juli 1913 itu juga disepakati juga bahwa sifat keanggotaan untuk Pagoejoeban Pasoendan tidak hanya bagi orang Sunda, melainkan juga terbuka untuk semua orang pribumi lainnya. Dapat dilihat dari anggaran dasarnya yang disahkan pemerintah berdasarkan keputusan no. 46 tanggal 9 Desember 1914 pada pasal 5 yang menyebutkan “Gewone leden, uitsluitend inlanders” (Anggota biasa, hanya orang pribumi).  Oleh karena itu bisa dilihat keunggulan organisasi ini dibandingkan Budi Utomo yang lebih ekslusif. Ketua PP sendiri, Daeng Kandoeroean Ardiwinata, bukanlah seorang Sunda asli dilihat dari namanya yang mengandung unsur Bugis. Salah satu anggota PP lain, Hoesni Thamrin, yang kelak akan mendirikan perkumpulan sendiri, juga bukan orang Sunda asli. Bahkan dalam perjalanannya, PP berhasil mendirikan cabang-cabang di Surabaya dan Palembang.

 

Perkembangan tersebut bukan berarti PP tidak menghadapi permasalahan. Dalam salah satu suratnya yang bertanggal 17 September 1964 dalam rangka memperingati 50 tahun Haul Paguyuban Pasundan, DR. Raden haji Djoendjoenan menyebutkan bahwa “Yang paling hebat menyerang Paguyuban Pasundan dalam rapat-rapat adalah anggota-anggota Budi Utomo. Terutama saudara Alimin. Tapi jangan diributkan. Siapa tahu nantinya bisa menguatkan tujuan bersama”.

 

Berdasarkan putusan no. 72 Tanggal 13 Juni 1919, Paguyuban Pasundan  merubah anggaran dasar untuk menjadi perkumpulan politik. Terjadi perubahan pengurus, posisi yang tadinya dijabat D.K. Ardiwinata digantikan R. Poeradireja, kemudian dilanjutkan oleh R. Soeria di Radja, serta R. Otto Koesoemabrata.  Pada masa kepemimpinan R. Poeradiredja (1921-1924) PP mulai menempatkan perwakilannya di Volksraad,yaitu R. Kosasih Soeratakoesoemah, seorang Guru pertanian dari Bandung.

 

Ketika R. Otto Kooesoemabrata menjabat ketua PP, beliau turut diangkat sebagai anggota Volksraad. Ketika melepaskan jabatan ketua PP, sisa masa kepemimpinannya dilanjutkan oleh R. Idih Prawira di Poetra. Setelah itu barulah tampuk ketua diisi oleh R. Otto Iskandar di Nata. Dalam kepemimpinannya, ketika kantor pusat masih terletak di Petodjodwarsweg (Batavia), jabatan pengurus PP diisi oleh : Atik Soeardi (Wakil ketua), Moehammad Moehjiddin (Sekertaris), Pradjakoesoemah (Bendahara), R. Loekman Dajadiningrat, R. Moehammad Enoch, R. Enoeh dan R. Ahmad Atmadja (Komisaris). Beberapa waktu kemudian posisi sekertaris digantikan oleh Ir. R. Djoeanda, R. Enoeh oleh E. Soeparman, sedangkan Komisaris ditambah S. Soeradiredja. Ketika kantor pusat Paguyuban Pasundan dipindahkan ke Bandung (Dalem Kaumweg), susunan pengurusnya pun berubah. Ketua tetap R. Otto Iskandar di Nata, Wakil ketua : R.S. Soeradiradja, Sekertaris : Ir. R. Oekar Bratakoesoemah, Bendahara : Wiriaatmadja. Komisaris : R. Moehammad Enoch, R. Loekman Djajadiningrat, E. Soeparman dan R. Ahmad Atmadja.

 

Oto Iskandar di Nata

 

Masih dalam kepemimpinan Otto Iskandar di Nata, Paguyuban Pasundan mencapai puncak perjuangan politiknya ditandai dengan berhasil masuknya wakil-wakil PP dalam dewan rakyat dari tingkat pusat hingga provinsi.  Bidang pendidikan juga turut mengalami kemajuan setelah sebelumnya perintisan pendirian sekolah telah dimulai di awal tahun 20’an, antara lain H.I.S.  (1922) dan M.U.L.O (1928) di Tasikamalaya. Perkembangan ini dilanjutkan dengan pendirian satu lagi H.I.S. di Tasikmalaya dan Bandung, Schakelschool di Kuningan dan Sukabumi, Inheemsche Muloschool dan sekolah Dagang di Bandung dll. Di tahun 30’an, sekolah Paguyuban Pasundan menyebar cepat ke berbagai kota, kawedanan, hingga kecamatan-kecamatan se-Jawa Barat. Bagian khusus yang mengurusi pendidikan ini kemudian bernama Bale Pamulangan Pasundan yang dipimpin oleh Ahmad Atmadja.

 

Di bidang ekonomi, tahun 1934 didirikan Bank Pasundan yang kemudian berkembang menjadi Bale Ekonomi Pasundan yang dipimpin oleh R.S. Soeradiradja. Di bidang politik, organ PP yang khusus menangani ini pertama disebut Papaes Nonoman yang kemudian diganti menjadi “Pasundan”. Tanggal 20 April 1923, organ politik cabang Tasikmalaya mulai mengeluarkan mingguan Sipatahoenan. Pada tahun 1931, kantor Sipatahoenan  dipindahkan dari Tasikmalaya ke Bandung, bertempat di percetakan “Pengharepan” di Oude Kerkhofweg (banceuy), yang kemudian pindah lagi ke Groote Postweg (Jl. Asia Afrika). Setelah tiga tahun, pengurus pusar PP lantas mendirikan “Gebouwen Complex Sipatahoenan’ di jalan Moskeeweg no. 42. Ketua PP berkantor di lantai atas bangunan tersebut, sedangkan percetakan “Pengharepan” di no. 44, dan Kantor pengurus pusat di No. 46. Dari kompleks bangunan inilah kemudian diterbitkan harian “Sepakat” yang berbahasa Indonesia. Bidang-bidang Paguyuban Pasundan kemudian meluas lagi dengan didirikannya organ Adviesbureau, Reclasseering, Raksa Perlaya  dan Pemuda Pasundan.

 

 

Volksraad

 

Pada tanggal 30 April 1930 didirikanlah badan yang lain, bernama Pasundan Istri di Gedung Himpunan Saudara, di jalan Moskeeweg (Dalem Kaum) Bandung. Ketuanya adalah Emma Poeradiredja (anak dari R. Poeradiredja), Sekertaris – Emma Somanagara, Sekertaris II – Komanah Sarkawi, Bendahara – Oetari Satjadidjaja, Anggota –  Salsih Woelan (Istri Dokter Djoendjoenan), Kasomi Atmadinata (Istri Atmadinata), Neno Ratnawinadi (Anak D.K. Ardiwinata), Haningsih Marahdjani, Oeboes Satjadidjaja, dll.

 

Pasundan Istri adalah organisasi pertama yang mendorong pemerintah supaya memberikan hak memilih dan dipilih kepada kaum wanita. Walau sulit, pada 1938 akhirnya pemerintah memberi kesempatan kepada kaum wanita untuk duduk di dewan kotamadya (Stadsgemeenteraden). Pada tanggal 23-27 Juli 1938, Ny. Emma Poeradiredja diamanahkan memimpin Kongres Perempuan Indonesia yang membahas :

 

1. Hak Pilih Wanita

2. Pelacuran di Indonesia3. Kedudukan wanita dalam pernikahan

4. Kedudukan pekerja wanita

5. Pendidikan pemuda-pemudi Indonesia.

 

Kongres ini memutuskan untuk terus mendesak pemerintah guna memberikan hak pilih wanita serta merancang panitia khusus yang memperbaiki kedudukan hukum pernikahan bagi wanita, dipimpin oleh Ny. Sri Mangoensarkoro.

 

Pada akhir tahun 30’an, jumlah perkumpulan wanita di Indonesia mencapai puncaknya yaitu 160 buah. Tapi dari sebanyak itu hanya Pasundan Istri-lah yang berhasil tergabung dalam G.A.P.I. (Gabungan Politik Indonesia). Di masa itu juga, Pasundan Istri juga berhasil membangun 28 buah cabang  dan 3 ranting. Dari semua itu Cabang Bandung dan Tasikmalaya merupakan yang paling besar.

 

(…Bersambung)

 

Napak Tilas Konperensi Asia-Afrika ::: Sebuah petite histoire :::

Bismillah, Goodspeed !

Ungkapan semangat tersebut kerap terlontar dari mulut kang Adew, sang tour leader dalam acara Napak Tilas Konperensi Asia Afrika yang diadakan tanggal 13 Juli kemarin. Suatu perjalanan yang sangat mengesankan dengan harga yang sangat terjangkau. Beruntung sekali saya bisa  ikut serta dalam kesempatan langka tersebut, dan sebagai  seorang aleuteurs yang budiman, rasanya berdosa sekali apabila saya nggak menuliskan apresiasi saya terhadap perjalanan kemaren,, Sedikit saja karena saya masih awam soal sejarah KAA, dan karena pastinya teman2 di KAA lebih ngerti soal itu. Jadi sy ngebahas sejarah2 kecil  lain aja seputar objek kunjungan, yang bahasa kerennya mungkin bisa disebut petite histoire.

Sejak subuh hari peserta sudah ngumpul di Gedung KAA dengan setelan batik layaknya peserta olimpiade sains. Tapi bukan itu tujuan kita, tujuan kita adalah menapaktilasi jejak Konperensi Asia Afrika ke beberapa objek di luar kota walau tanpa mengunjungi Colombo. Nah, Titik kunjungan pertama dan yang paling berkesan adalah kunjungan ke Istana Bogor. Mengenai sejarah Bogor sendiri,  mungkin bisa cekidot di notes sy yg lain (http://www.facebook.com/note.php?note_id=275108276033). Saya sebenernya nggak terlalu nyimak materi-materi dari sang Guide istana karena terkagum-kagum sama puluhan koleksi patung dan lukisan wanita yang ada di sana. Selera Bung Karno memang  M.A.N.T.A.P. (Sambil ngacungin Jempol).

Nah, Istana Bogor sendiri pada awalnya digunakan sebagai tempat peristirahatan Gubernur Jenderal Gustaff Willem Baron van Imhoff yang dibangun pada pertengahan abad-18 dan mulanya disebut dengan “Heerenhuis of Bogor”. Sang Gubernur Jenderal  membeli seluruh kawasan Bogor tahun 1745 dan mengganti nama “Bogor” menjadi Buitenzorg yang berarti “tanpa kesusahan”, suatu nama yang boleh dikatakan sebagai mode saat itu sejak pembangunan istana “Sanssouci” di Postdam oleh raja Friedrich II dari Prusia. Perlu juga diketahui bahwa Kediaman asli Baron van Imhoff di Batavia  adalah yang saat ini dikenal sebagai “Toko Merah”.  Van Imhoff  sendiri merupakan salah satu sang Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berasal dari keturunan Jerman. Penggunaan Istana Bogor sebagai kediaman Gubernur Jenderal Hindia Belanda sendiri sudah dimulai sejak masa pemerintahan Daendel dan Raffles di awal abad-19, sehingga pernyataan dalam handout   yang menyebutkan tahun 1870 sebagai masa awal  penggunaan Istana Bogor sebagai kediaman resmi Gubernur Jenderal mungkin kurang tepat kecuali apabila yang dimaksud adalah tahun 1770.

Jamuan Pesta dalam Istana Bogor

Di istana Bogor inilah dilakukan pertemuan lima perdana menteri tanggal 28 dan 29 Desember 1954 yang menghasilkan berbagai keputusan yang salah satunya menjadikan Bandung  sebagai lokasi pelaksanaan konferensi Asia-Afrika. Mengapa Bandung ? Om Ruslan Abdulgani dalam buku Bandung Connection sebennarnya telah memberikan jawaban bahwa Bandung memiliki gedung-gedung yang baik, fasilitas penginapan yang lengkap, dan tentunya seperti yang Pak Desmond sebutkan, hawa yang cukup dingin untuk menekan emosi. Mengenai waktu pelaksanaan KAA, Konferensi Bogor hanya memutuskan “In the last week of April 1955”, akan tetapi karena mempertimbangkan datangnya bulan ramadan dan faktor-faktor lain, diputuskanlah bahwa konferensi akan diadakan tanggal 18 April 1955.

Dari Istana Bogor perjalanan dilanjutkan ke Batavia untuk mengunjungi gedung Pancasila yang dulunya pernah jadi kediaman resmi panglima tentara Belanda (1830) dan Volksraad (1917), sekarang digunakan sebagai kantor Kemenlu. Sejarah Volksraad di diulas cukup lengkap dalam notesnya Indra Pratama (http://www.facebook.com/notes/indra-pratama/volksraad-sebagai-corong-perjuangan-menuju-kemerdekaan/10150255578349177). Sedikit info tambahan, kalo pembentukan Volksraad diajukan oleh menteri Jajahan, Pleyte kepada Raja Belanda yang kemudian disahkan tanggal 30 Maret 1917 dan mulai beroperasi tanggal 1 Agustus 1917. Pendirian volksraad merupakan jawaban atas kebutuhan politik saat itu untuk “mengakomodir” aspirasi kaum pribumi yang semakin menguat.  Selama penjajahan Jepang, Gedung ini digunakan oleh BPUPKI (Dokuritsu Zyunbi Tyosakai) untuk berkumpul dan bersidang dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sampai pada akhirnya pada tanggal 1 Juni 1945 di gedung ini pula Ir. Soekarno mengucapkan pidatonya yang berjudul “Lahirnya Pancasila” , sehingga kemudian gedung ini dinamakan Gedung Pancasila.

Selain terkagum-kagum dengan arsitektur gedung ini, saya juga terkagum-kagum dengan Public Relations Kemenlu yang cantik jelita M.A.N.T.A.P. (…Bapak Mbak pasti orang Kemenlu, karena  mbak telah mendiplomasikan hati saya…)

Gubernur Jenderal Tjarda tengah berpidato di hadapan Volksraad

Saya menginjak ruangan ini!

Perjalanan lanjut lagi ke rumahnya Pak Alm. Ruslan Abdulgani di jalan Diponegoro. Sempet juga lewat kantor pusat Ormas Nasional Demokrat di Gondangdia yang tepat di sebelahnya berdiri kantor parpol nasdem (gak penting)… Dalam lawatan singkat di rumah Pak Ruslan Abdulgani, rombongan disambut dengan sangat ramah oleh  keluarga almarhum. Saya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah itu sambil jalan-jalan dan duduk-duduk, membayangkan memori sejarah yang pernah terjadi di sana. Rumah itu bagaikan sebuah mini museum, ada ratusan benda antik, ribuan koleksi buku, ratusan koleksi tongkat, dll. Perlu lebih dari beberapa jam untuk mengexplore seluruh sisi menarik dari isi rumah, tapi apa boleh buat waktu tidak mengizinkan.

Cak Ruslan Abdulgani

Ketika membayangkan Pak Ruslan Abdulgani, pikiran saya langsung teringat pada suatu kisah dalam buku beliau  “The Bandung Connection” yang sangat menarik. Suatu ketika setelah diadakan pembukaan KAA, hujan turun dengan derasnya di Bandung. Seorang pemimpin penjagaan Gedung Merdeka kemudian mendatangi Pak Ruslan Abdulgani di penginapannya di Hotel Trio.

“Pak, Lapor! Gedung Merdeka bocor. Di bagian ruang sidang pleno. Payah Pak! Basah di mana-mana. Air menggenang di lantai.”

Mendengar laporan tersebut, tanpa basa-basi Pak Ruslan Abdulgani langsung meluncur ke Gedung Merdeka bersama beberapa staffnya.

…Saya dan staf saya beserta belasan petugas-petugas lainnya terus memobilisasi lap-lap pel dan goni-goni dan ember-ember air yang ada. Sambil melepaskan celana, jas, kemeja, kaos kaki dan sepatu, dan hanya mengenakan celana dan kaos dalam saja kita semua mengepel lantai, mengeringkan kursi-kursi dan meja-meja dengan goni-goni dan lap-lap yang dapat menyerap air!…

Nah, Sekarang bayangkan beliau seorang pejabat sekelas Sekjen Kemenlu merangkap Sekjen KAA, ikut basah-basahan ngepel lantai Gedung Merdeka bersama staffnya demi mejaga keberlangsungan KAA. Pejabat2 jaman sekarang mana mau ngepel kayak gitu,  hebat lah kalo ada…  Tapi ada yang lebih mantap, dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah yang baik, Pak Ruslan Abdulgani mengorganisasi sebuah Hospitality Committe yang tugasnya menyediakan lady’s escort, kumpulan wanita-wanita yang menemani delegasi di waktu santai dan istirahat. Soekarno-lah yang kemudian memilih wanita-wanita ini dari kalangan mahasiswa perempuan yang pintar2. Tindakan Pak Ruslan Abdulgani ini memang menuai kritik dari beberapa kalangan pers, tapi saya setuju bahwa sebagai tuan rumah yang baik, Indonesia harus melayani tamunya dengan sempurna. M.A.N.T.A.P.

Wanita2 dalam KAA

Wanita2 KAA dalam acara jamuan teh

Hari sudah mulai gelap, rombongan berpamitan dari tuan rumah dan langsung meluncur ke Jalan Veteran, tepatnya menuju Masjid Istiqlal untuk sholat dan Newseum untuk makan malam serta penutupan acara. Dalam perjalanan, sekali lagi bus melewati kantor pusat Ormas Nasional Demokrat di Gondangdia yang tepat di sebelahnya berdiri kantor parpol nasdem (–__–)… Oh ya, kita juga lewat Monas lho…

Sebagai penutup, sy mengutip ulang ulasan berita mengenai KAA dari Surat Kabar Sin Min tanggal 20 April 1955 yang masih konsisten hingga saat ini, dalam ulasan tersebut disebutkan bahwa bangsa Asia Afrika telah sanggup untuk melaksanakan konferensi Asia Afrika yang meliputi separoh daerah dan bangsa di dunia tanpa bantuan dan pimpinan bangsa Barat, masih mempunyai kekuatan lahir bathin untuk berkumpul dan bersatu kembali merundingkan dan mencapai jalan guna kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Asia Afrika, bahkan keselamatan dunia umumnya yang kini terancam bahaya kemusnahan dan kehancuran.

Bung Karno dengan berapi-api membuka KAA

Bahan bacaan & Gambar :

Roeslan Abdulgani, “The Bandung Connection” Gunung Agung, Singapore 1981

Roeslan Abdulgani, “The Bandung Spirit” Prapantja, 1964

B.M. Diah, “25 Arti Konperensi Bandung” Yayasan 17-8-45, 1980

Richard Wright,” De Kleur Parriere”, van Hoeve, 1957

Rosihan Anwar ,” Sejarah Kecil jilid 2″ Kompas, 2009

Kementrian Penerangan, “Berita Konferensi Asia Afrika”, 1955

Hardjana HP, “Kekayaan Budaya Peninggalan Jaman Belanda” PT. Jenar Melati Wangi, 2004

Dipati Ukur, an Honourable Hero or a Legendary Loser

Dipati Ukur, an Honourable Hero or a Legendary Loser

 Kalimat tersebut termaktub dalam bagian terakhir karya Rabin Hardjadibrata yang berjudul “Dipati Ukur, Was it the Week that Ushered 350 Years of Dutch Rule”. Tokoh Dipati Ukur memang merupakan seseorang yang misterius dan telah menjadi diskusi selama ratusan tahun. Ada yang menganggapnya pahlawan, ada yang menganggapnya pemberontak yang gagal, ada pula yang melihatnya sebagai sekadar tokoh figuran dalam sejarah. Tapi yang pasti, di luar segala penilaian tersebut, dengan mengenali sejarah tokoh Dipati Ukur, ada banyak hal yang bisa dipelajari.

Di abad-16, seluruh daerah Pasundan berada di bawah kekuasaan Mataram. Berdasarkan babad Limbangan, pangeran Sumedang Arya Suriadiwangsa (Kusumadinata) sengaja mendatangi Sultan Mataram (susuhunan) untuk mengabdikan diri kepada Mataram (serah bongkokan) tahun 1620 M. Susununan kemudian menjadikannya sebagai Bupati-Wedana seluruh tanah Pasundan.  Sejak saat itu, tanah pasundan dinamakan “Praiangan” (pemberian) sehingga dikenal di kemudian hari sebagai Priangan. Pangeran Arya Suriadiwangsa pun mendapat gelar baru dari susuhunan, tidak lain adalah “Rangga Gempol”.

West java

Mengenai Dipati Ukur sendiri, identitasnya tidak jelas. Tapi pastinya ia adalah Dipati / Bupati dari daerah Tatar Ukur, sekarang kabupaten Bandung dan beribukota di daerah Pabuntelan. RD. Asikin menyebutkan bahwa Sosok Dipati Ukur bukanlah berasal dari tanah Pasundan melainkan seorang bernama Dipati Wangsanata yang berasal dari Jambu karang, Purbalingga (Banyumas).

Tahun 1625, Rangga Gempol dan Dipati Ukur diperintahkan oleh Sultan Mataram untuk menyerang Pamekasan/Sampang. Serangan ini gagal dilaksanakan sehingga kedua pimpinan itu kembali ke Mataram dan terancam hukuman dari Susuhunan Mataram. Sultan yang murka menghukum mati sang Pangeran Sumedang dengan memancung kepalanya. Konon buktinya saat ini makam sang Pangeran Sumedang bisa kita temukan di dua tempat, yaitu di daerah Lempuyangan Jogjakarta dan Jalan Karasak (kotabaru). Satu makam menyimpan kepalanya, dan satu makam lainnya menyimpan tubuhnya.

Sumber lain memuat cerita berbeda, menurut penuturan R.D. Asikin, Pangeran Rangga Gempol dan Dipati Ukur ternyata berhasil menaklukkan Sampang walau dengan jalan perdamaian. Dan untuk mengungkapkan kegembiraan atas kemenangan tersebut, terdengarlah oleh Dipati Ukur bahwa Pangeran Rangga Gempol sempat mengucapkan kalimat sebagai berikut ,

Entong boro Sampang, najan Mataram oge Raji sanggup nalukkeun jero sabedug” (Jangankan Sampang, Mataram pun bisa kutaklukkan).

Walau diucapkan sebagai bentuk lelucon, Dipati Ukur melaporkan ucapan ini ke Sultan Mataram sehingga keluarlah murkanya. Ia menghukum pancung sang Pangeran Rangga Gempol.

Entah mana versi yang benar,  namun berdasarkan versi cerita pertama, Dipati Ukur menolak hukuman mati dan meminta kesempatan memimpin pasukan untuk menyerang Batavia, dengan kepalanya sebagai taruhannya.

Nyuhunkeun hampura jeng Gusti. Abdi anggur maju perang, ngarempug tanah Betawi, manawa aya idin, Jaketra arek digempur”  Ujar Dipati Ukur 

   “Sukur maneh sanggup jurit, pibatureun bopati sabeulah girang” Jawab Sultan Agung.

Sang Sultan menyambut tawaran tersebut dan kemudian mengangkat Dipati Ukur sebagai penguasa sekalian kawasan Priangan (Umbul 44) dan memerintahkannya bersama pasukan Mataram yang dipimpin Tumenggung Bahureksa (Dari Kendal) untuk menyerang Batavia.

The Siege of Batavia

Dalam rencana penyerangan Batavia, Dipati Ukur memimpin 10.000 pasukan dari tanah Pasundan dan transit di Karawang untuk bergabung dengan pasukan Mataram pimpinan Bahureksa.  Namun setelah selama kurang lebih seminggu menunggu, pasukan Mataram tidak juga tiba. Dipati Ukur kemudian memutuskan untuk menyerang Batavia dengan kekuatan seadanya. Penyerangan Batavia yang dilakukan oleh Dipati Ukur berbuah kegagalan. Pasukan Bahureksa yang  tiba di Karawang dan menemukan bahwa pasukan Dipati Ukur telah berangkat tanpa sepengetahuannya kemudian memutuskan pula untuk menyerang Batavia. Usaha penyerangan kedua ini juga gagal karena VOC telah keburu mempersiapkan diri.

Bahureksa yang kecewa kemudian melaporkan kepada Susuhunan Mataram bahwa penyebab dari segala kegagalan ini adalah karena Dipati Ukur yang menyerang Batavia tanpa menunggu tambahan pasukan pimpinan dirinya. Sultan Agung (Susuhunan Mataram) kemudian memerintahkan hukuman mati pada Dipati Ukur akibat kegagalan penyerangan Batavia itu.

Dipati Ukur sebenarnya sudah mengetahui konsekwensi akibat kegagalan serangannya tersebut. Daripada menghadap Mataram dan mati di tangan Sultan, Dipati Ukur memutuskan untuk menghimpun kekuatan guna memisahkan diri dari kekuasaan sang  Susuhunan.

Mun aing ngasih kawula, tangtu aing meunang nyeri, kadangkala dipaehan. Anggur urang mapag baris. Sabalad-baladna kami, urang pindah ka gunung, nyarieun benteng di dinya…”

 Dipati Ukur mengajak pimpinan-pimpinan Sunda (Umbul) untuk ikut bersama dengannya membangun pertahanan di Gunung Lumbung. Namun ajakan ini ditolak oleh beberapa pimpinan lokal : Ngabehi Wirawangsa (Sukakerta), Ngabehi Samahita (Sindangkasih), Ngabehi Astramanggala (Sindangkasih) dan Uyang Sarana (Indihiang). Keempat umbul ini kemudian melaporkan tindakan Dipati Ukur kepada Sultan Agung. Sebagai ungkapan terima kasih atas laporan tersebut, Sultan Agung mengampuni mereka.

Sultan Mataram kemudian mengirim pasukan dipimpin Narapaksa untuk menghancurkan pasukan Dipati Ukur. Berdasarkan catatan Belanda. Sekitar 100.000 pasukan dikerahkan untuk meratakan tanah Ukur dan Sumedang. Banyak dari penduduk Ukur ini yang mengungsi ke Banten dan Batavia. Pasukan Dipati Ukur yang bertahan di Gunung Lumbung berhasil menahan serangan pertama dari pasukan Mataram. Sultan Agung kemudian mendapatkan informasi bahwa Dipati Ukur hanya dapat dikalahkan oelh pasukan yang berasal dari tanah Pasundan, oleh karena itu dalam serangan kedua, beliau menyertakan pasukan pimpinan Bagus Sutapura dari Galuh dan serangan ini mampu mematahkan pertahanan Dipati Ukur.

Dipati Ukur berhasil ditawan dan dihukum mati di Mataram. Daerah kekuasaan Dipati Ukur kemudian dibagi kepada tida umbul yang tidak ikut berontak : Ngabehi Astamanggala menjadi Tumenggung Wiraangun-angun, Ngabehi Samanhita menjadi Tumenggung Tanubaya. Ngabehi Wirawangsa menjadi Tumenggung Wiradadaha. Masing-masing mereka menjadi Bupati daerah Bandung, Sukapura dan Parakanmuncang. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa daerah Bandung (kabupaten) merupakan hadiah atas usaha mengalahkan Dipati Ukur.

Sultan Agung

Berdasarkan riwayat, hukuman yang diterima Dipati Ukur dan pengikutnya cukup keji dalam ukuran modern, yaitu Dipenggal leher, dimutilasi, dibakar, direbus dalam air, dipicis, dan ditumbuk. Para tawanan wanita ditenggelamkan sampai mati. Entah di mana Dipati Ukur dimakamkan, namun hingga sekarang kita dapat menemukan beberapa lokasi makam Dipati Ukur : Astana Luhur (Pameungpeuk), Puncak Gunung Geulis (Ciparay), Tepi Citarum (Desa Manggahang), Gunung Sadu (Soreang), kampung Cikatul/Pabuntelan (Pacet), Astana Handap (Banjaran), Gunung Tikukur (desa Manggahang) dan Pasir Luhur (Ujungberung utara).

Sebenarnya ada beberapa versi mengenai kisah Dipati Ukur yang lengkapnya dapat dibaca dalam karya Dr. Edi S. Ekadjati “Ceritera Dipati Ukur”. Hampir mustahil untuk memastikan versi mana yang paling benar karena setiap versi disusun berdasarkan Babad yang nilai subjektifitasnya tinggi. Dalam akhir bukunya tersebut, sang Doktor menyebutkan :

Terjadinya saling menuduh di antara keluarga bangsawan Priangan (Galuh, Sukapura, Bandung, Sumedang, Cianjur, Dll.) yang bertalian dengan penilaian terhadap tokoh Dipaati Ukur, kiranya merupakan perselisihan yang sesungguhnya memperebutkan “Picisan Kosong”. Hal itu disebabkan anggapan yang tidak pada tempatnya tentang CDU (Cerita Dipati Ukur). Penempatan CDU pada kedudukan yang semestinya, akan menghindari salah faham yang bukan-bukan.”

Melalui tulisan ini, Saya tidak akan menilai baik-buruknya tokoh Dipati Ukur, melainkan hanya mengambil kesimpulan bahwa pada dasarnya berdasarkan Kisah Dipati Ukurtersebut, adalah tidak mudah untuk bisa mempersatukan tokoh-tokoh pemimpin (politik) dari Jawa Barat. Padahal kalau mereka bersatu, mungkin mereka bisa mengalahkan suatu Emporium seperti Mataram atau bahkan VOC sekalipun. Yang pasti kelemahan inilah yang digunakan pihak-pihak tertentu untuk terus melemahkan Jawa Barat. Saatnya tokoh-tokoh Sunda bersatu, dan menunjukan bahwa kita punya kekuatan.

Sumber :

Dr. Edi S. Ekadjati. Ceritera Dipati Ukur. Pustaka Jaya 1982

Rabin Hardjadibrata, Dipati Ukur : Was it the Week that Ushered 350 Years of Dutch Rule?.  Pusat Studi Sunda, 2009

R.D. Asikin Widjajakoesoema. Sadjarah Sumedang. Firma Dana Guru, 1960

  • Tulisan terbaru, sehangat batagor yang baru digoreng

  • PENGUMUMAN!!! Blog ini tidak memiliki afiliasi dengan organisasi berikut

    Kelompok Teroris Sadness Liberation Army (SLA)

  • NEW PRODUCT!

    Sehat Kuat bagai Hansip!

  • Blog bebas iklan dan pornografi